Makassar dan Politik Sampah dari Hilir

Oleh: Mashud Azikin

MAKASSARTIME.COM– Minggu pagi, 13 September 2026, warga kembali mendatangi Kanal Jongaya, Makassar. Mereka tidak datang karena kanal itu telah berubah menjadi destinasi wisata air. Mereka juga tidak sedang menyaksikan air yang tiba-tiba sebening mata air pegunungan.

Mereka datang untuk memperingati World Cleanup Day.

PERMABUDHI Makassar bersama Yayasan Butta Porea Indonesia menggelar kegiatan bertajuk “Bersama dalam Kebajikan”. Kegiatan itu diisi dengan senam, edukasi pemilahan sampah, pelatihan eco-enzyme, urban farming, serta aksi penuangan eco-enzyme ke Kanal Jongaya.

Pemandangan tersebut tentu menggembirakan. Warga bergerak, komunitas hadir, organisasi keagamaan mengambil bagian, dan perguruan tinggi ikut berpartisipasi.

Namun, di balik kegiatan yang penuh semangat itu, ada pertanyaan yang seharusnya lebih sering diajukan dalam setiap agenda persampahan di kota ini:

Mengapa sampah selalu datang lebih cepat daripada kebijakan?

Pertanyaan itu penting karena persoalan sampah Makassar tidak kekurangan kegiatan. Yang masih kurang adalah kemampuan mengubah berbagai kegiatan tersebut menjadi sistem yang mampu mencegah sampah sejak dari sumbernya.

Kota yang Gemar Membersihkan Akibat

Makassar sebenarnya tidak kekurangan inisiatif di bidang persampahan.

Kampanye dilakukan. Sosialisasi digelar. Bank sampah dikembangkan. Komunitas bermunculan. Kerja bakti berlangsung. Pemerintah meluncurkan berbagai program. Warga terus diajak memilah sampah.

Namun, sampah tetap menemukan jalannya.

Dari rumah tangga, sampah masuk ke selokan, mengalir melalui drainase, mengambang di kanal, menumpuk di tempat penampungan sementara, lalu bergerak ke hilir.

Kita seperti kota yang sangat rajin membersihkan akibat, tetapi belum cukup serius membongkar penyebab.

Ketika kanal kotor, kanal dibersihkan.

Ketika drainase tersumbat, drainase dikeruk.

Ketika tempat pemrosesan akhir bermasalah, teknologi dicari.

Ketika warga membuang sampah sembarangan, perilaku masyarakat dipersoalkan.

Semua langkah tersebut penting. Namun, semuanya belum menyentuh akar persoalan jika sampah tetap tercampur dan tidak dikelola sejak dari sumber.

Sampah bukan sekadar benda yang berada di tempat yang salah. Sampah adalah wajah dari sebuah sistem yang tidak bekerja dengan baik.

Tumpukan sampah bahkan dapat dibaca sebagai dokumen kebijakan. Dari sana kita dapat melihat bagaimana kota mengatur rumah tangga, menyediakan layanan publik, mengalokasikan anggaran, melakukan pengawasan, dan menentukan siapa yang mendapatkan layanan serta siapa yang menanggung dampak ketika sistem gagal.

Politik Hilir

Selama ini, kita terlalu lama memandang persoalan sampah dari hilir.

Sampah sudah berada di jalan, baru kita bertanya bagaimana mengangkutnya. Sampah sudah masuk kanal, baru kita berbicara tentang kebersihan sungai. Sampah sudah menumpuk di tempat pemrosesan akhir, baru teknologi pengolahan kembali menjadi pembahasan.

Inilah politik hilir: kebijakan bergerak setelah masalah menjadi kasatmata.

Padahal, sampah memiliki alamat pertama: rumah tangga dan tempat usaha.

Di sanalah kebijakan persampahan seharusnya dimulai.

Apa yang dilakukan warga terhadap sisa makanan? Ke mana plastik dibuang? Apakah sampah organik dipisahkan? Apakah material yang masih bernilai disalurkan ke bank sampah? Apakah yang dikirim ke hilir benar-benar hanya residu?

Pertanyaan tersebut memang terdengar sederhana untuk sebuah kota besar.

Justru karena sederhana, pertanyaan itu kerap diabaikan.

Kita gemar membicarakan teknologi pengolahan sampah yang mahal dan canggih. Namun, persoalan terbesar sering kali berada tepat di depan pintu rumah: sampah masih dicampur.

Teknologi sehebat apa pun akan menghadapi kesulitan jika material yang masuk sejak awal tidak dipilah dan dikelola dengan benar.

Karena itu, politik persampahan harus bergeser dari sekadar mengurus sampah yang sudah ada menjadi mencegah sampah yang sejak awal tidak perlu muncul atau tidak perlu dikirim ke hilir.

Politik Akses

Pada titik ini, persoalan persampahan berubah menjadi persoalan politik.

Siapa yang memiliki akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah?

Siapa yang memperoleh informasi?

Siapa yang mendapatkan layanan pengangkutan yang baik?

Siapa yang memiliki ruang untuk mengolah sampah?

Dan siapa yang paling dekat dengan dampak ketika sistem gagal?

Politik lingkungan bukan hanya tentang siapa yang hadir dalam kegiatan penghijauan atau aksi bersih-bersih. Politik lingkungan juga menyangkut siapa yang memiliki suara ketika keputusan mengenai lingkungan dibuat.

Jangan sampai masyarakat hanya dipanggil ketika pemerintah membutuhkan partisipasi, tetapi tidak dilibatkan dalam menentukan desain kebijakan.

Jangan sampai warga diminta memilah sampah, sementara sistem pengangkutan justru mencampurnya kembali.

Jangan sampai komunitas diminta membersihkan kanal, sementara sumber pencemarnya dibiarkan.

Jangan sampai RT/RW dijadikan ujung tombak kampanye, tetapi tidak diberi data, fasilitas, kewenangan, dan indikator kinerja yang memadai.

Itulah politik akses.

Akses terhadap kebijakan tidak boleh hanya dimiliki oleh mereka yang duduk di meja rapat. Warga yang tinggal di sekitar kanal, pemulung yang bekerja dalam rantai persampahan, pengurus RT/RW, komunitas lingkungan, akademisi, dan pelaku usaha harus memiliki ruang yang nyata dalam tata kelola persampahan.

Merekalah yang berhadapan langsung dengan konsekuensi kebijakan setiap hari.

RT/RW Harus Menjadi Simpul Hulu

Kegiatan World Cleanup Day di Maccini Sombala menunjukkan satu hal penting: perubahan tidak akan efektif jika berhenti di kantor pemerintah.

Perubahan harus masuk ke rumah tangga.

RT/RW dapat menjadi simpul perubahan tersebut. Namun, jangan hanya menjadikan RT/RW sebagai peserta sosialisasi.

Mereka harus diberi target dan indikator yang terukur.

Berapa rumah tangga yang telah memilah sampah?

Berapa yang mengolah sampah organik?

Berapa volume sampah yang berhasil dikurangi?

Berapa banyak sampah yang masuk ke bank sampah?

Berapa banyak residu yang benar-benar dikirim ke hilir?

Dengan indikator semacam itu, pengelolaan sampah berubah dari slogan menjadi tata kelola.

Kita tidak lagi bertanya, “Berapa kali sosialisasi dilakukan?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Berapa ton sampah yang berhasil dicegah?”

Pertanyaan itu memang lebih tidak nyaman. Sebab jawabannya dapat membuka rapor sesungguhnya dari sebuah kebijakan.

Jangan Jadikan Eco-Enzyme sebagai Mantra

Aksi penuangan eco-enzyme di Kanal Jongaya juga perlu ditempatkan secara proporsional.

Gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan patut diapresiasi. Namun, eco-enzyme tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal terhadap persoalan pencemaran kanal.

Jika kanal menerima sampah, limbah domestik, beban organik, sedimentasi, dan berbagai sumber pencemar lainnya, maka sumber persoalan harus dikendalikan terlebih dahulu.

Kualitas air harus diukur.

Intervensi harus memiliki data dasar.

Parameter harus dipantau.

Hasilnya harus dievaluasi.

Lingkungan bukan wilayah tempat kita cukup mengatakan, “Semoga berhasil.”

Ekologi membutuhkan harapan, tetapi kebijakan membutuhkan bukti.

Karena itu, aksi simbolik tidak boleh menggantikan kerja sistemik.

Kanal tidak membutuhkan ritual penyelamatan setiap beberapa bulan. Kanal membutuhkan kebijakan yang mampu menghentikan sumber pencemar sebelum sampah dan limbah mengalir ke dalamnya.

Sampah dan Politik Anggaran

Pemerintah kota juga perlu mencermati kembali politik anggarannya.

Berapa besar energi dan anggaran yang digunakan untuk mengangkut sampah dibandingkan dengan mencegah timbulnya sampah?

Berapa banyak investasi yang diberikan untuk pengolahan di tingkat sumber?

Berapa banyak fasilitas pemilahan tersedia di kawasan permukiman?

Berapa banyak rumah tangga yang benar-benar terintegrasi dalam sistem pengurangan sampah?

Dan berapa banyak anggaran yang sesungguhnya mengubah perilaku, bukan sekadar memindahkan sampah?

Selama ukuran keberhasilan masih berupa jumlah sampah yang diangkut, truk akan selalu menjadi pahlawan.

Padahal, dalam sistem persampahan yang baik, keberhasilan justru dapat berarti semakin sedikit sampah yang membutuhkan truk.

Di sinilah paradigma harus dibalik.

Kecamatan bukan hanya wilayah administratif. Kecamatan dapat menjadi unit pengurangan sampah.

Kelurahan bukan hanya tempat pelayanan administrasi. Kelurahan dapat menjadi unit pengelolaan lingkungan.

RT/RW bukan sekadar struktur sosial. RT/RW dapat menjadi simpul data dan perubahan perilaku.

Dan pemerintah kota bukan sekadar pengangkut sampah. Pemerintah kota adalah arsitek sistem persampahan.

Jangan Tunggu Krisis Menjadi Kebijakan

Kita memiliki kebiasaan buruk dalam mengelola persoalan lingkungan: menunggu krisis sebelum bergerak.

Tempat pemrosesan akhir bermasalah, kita panik.

Kanal dipenuhi sampah, kita bergerak.

Banjir datang, drainase dibersihkan.

Pencemaran terlihat, kampanye diluncurkan.

Setelah itu, keadaan kembali normal.

Sampai krisis berikutnya datang.

Padahal, krisis ekologis bukanlah kejutan. Ia merupakan akumulasi keputusan yang terlalu lama ditunda.

Karena itu, World Cleanup Day semestinya tidak berhenti sebagai satu hari bersih-bersih.

Momentum tersebut harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan secara jujur: apakah kebijakan kita benar-benar mengurangi sampah, atau hanya membuat sampah bergerak lebih cepat menuju tempat lain?

Kolaborasi PERMABUDHI, Yayasan Butta Porea, komunitas, perguruan tinggi, dan warga menunjukkan bahwa energi sosial itu ada.

Masyarakat tidak apatis.

Mereka bersedia bergerak.

Persoalannya adalah apakah pemerintah mampu menangkap energi tersebut dan mengubahnya menjadi sistem yang bekerja setiap hari.

Sebab kota tidak akan diselamatkan oleh seremoni.

Kota diselamatkan oleh kebijakan yang konsisten.

Dan kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang membuat pemerintah terlihat sibuk.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membuat masalah berkurang.

Kanal Jongaya tidak membutuhkan terlalu banyak janji untuk dibersihkan.

Kanal Jongaya membutuhkan keputusan agar sampah tidak lagi dikirim kepadanya.

Sebab pada akhirnya, sampah yang mengapung di kanal bukan hanya sampah. Ia merupakan pesan politik dari hulu yang gagal kita baca.

Dan selama kita hanya sibuk membersihkan pesan tersebut tanpa menghentikan sumbernya, Makassar akan terus mengulang cerita yang sama:

sampah datang, warga bergerak, pemerintah merespons—lalu semuanya kembali seperti semula.