MAKASSARTIME.COM— Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar hingga Jumat (11/9), meski Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan stok dan penyaluran BBM dalam kondisi aman.
Di SPBU Jalan Ratulangi, misalnya, pengendara mengaku harus menunggu hingga dua jam untuk mendapatkan Pertalite. Antrean panjang tersebut bahkan dipantau langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
“Sudah dua jam di sini antre, sesak ji,” ujar seorang pengendara motor saat ditemui di lokasi.
Kondisi tersebut terjadi ketika Pertamina menyatakan telah meningkatkan penyaluran BBM dan mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam untuk mengurai antrean.
EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar mengatakan saat ini terdapat 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam. Pertamina juga membuka kemungkinan menambah jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam sesuai kondisi di lapangan.
“Jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis mengikuti kondisi antrean. Jika diperlukan, tentu akan kita sesuaikan juga,” kata Deny.
Menurut Deny, penyaluran BBM juga telah ditingkatkan dibandingkan kondisi normal. Penyaluran Solar disebut naik sekitar 15 persen, sedangkan Pertalite meningkat 8 persen dan sempat mencapai 10 persen dari kondisi normal.
“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat penyaluran kami. Untuk Solar sudah berkisar di atas normal, sekitar 15 persen, dan Pertalite sudah 8 persen dan kemarin sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” ujarnya.
Namun, Pertamina tidak menyebutkan secara rinci volume pasokan harian yang diterima masing-masing SPBU. Deny mengatakan jumlah penyaluran berbeda-beda sesuai kebutuhan setiap SPBU.
Baca Juga:
Wali Kota Munafri Bawa Program Makassar Berjasa Raih Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2026
Appi Nahkodai PSSI Sulsel, Siapkan Pembenahan Sepak Bola
Lepas Kontingen ke Porprov XVIII, Appi Siapkan Bonus Bagi Atlet Berprestasi
“Berbeda-beda memang, tergantung kebutuhan, karena setiap SPBU nanti akan berbeda-beda juga kebutuhannya,” katanya.
Deny menjelaskan panjangnya antrean turut membuat stok BBM di SPBU lebih cepat habis. Karena itu, selain menambah pasokan, Pertamina menilai pengaturan antrean diperlukan untuk menjaga kelancaran penyaluran.
“Pada prinsipnya kami tentu akan menyiapkan stoknya, mengirimkan. Namun, begitu antreannya panjang, stoknya akan lebih cepat habis. Nah, ini yang perlu kita atur sama-sama,” ujarnya.
Pertamina Sebut Banyak Faktor
Baca Juga:
Antisipasi Banjir, Pemkot Makassar Jajaki Teknologi Penyedot dan Penyemprot Air dari Jepang
Appi Tinjau Penimbunan Stadion Untia, Konstruksi Awal 2027
Appi Pimpin Demokrat Sulsel, Konsolidasi dan Pengurus Dikebut
Terkait penyebab antrean yang berlangsung berkepanjangan, Deny mengatakan persoalan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Pertamina masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memetakan penyebab dan mencari solusi.
“Memang banyak faktor yang menyebabkan antrean. Jadi, baik itu kebutuhan, kemudian disparitas harga, dan yang lainnya. Ini yang sama-sama kita tindak lanjuti bersama,” katanya.
Dugaan adanya penimbunan BBM juga masih akan didalami. Pertamina akan berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.
“Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi,” ujar Deny.
Pertamina menyatakan sejumlah langkah telah dilakukan untuk memulihkan kondisi, mulai dari menambah suplai, memperpanjang jam operasional SPBU, hingga melakukan pengaturan antrean bersama Satgas Gabungan.
Munafri Minta Antrean Bus dan Truk Diatur
Baca Juga:
Kenang Perjuangan Politik Bersama, AHY Sambut Hangat Appi di Demokrat Sulsel
Rakornas TPAKD 2026, Appi Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo
Appi Tekankan Profesionalitas Guru di Era Digital, AI Jadi Tantangan Pendidikan
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta persoalan antrean tidak hanya ditangani dengan menambah pasokan BBM. Menurut dia, pola antrean juga harus diatur agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas.
Munafri mengusulkan kendaraan besar, seperti bus dan truk, memiliki waktu khusus untuk mengantre di SPBU. Salah satu skema yang diusulkan adalah antrean kendaraan besar berlangsung mulai pukul 21.00 hingga 05.00 WITA.
“Mobil-mobil truk, mobil bus, harus diatur waktunya mereka antre. Jangan mereka antre di saat orang semua mau pergi sekolah, mau melakukan aktivitas keseharian. Ini makan jalanan terlalu banyak,” kata Munafri.
Selain pengaturan waktu, ia meminta Pertamina melakukan klasterisasi SPBU berdasarkan jenis kendaraan. SPBU dengan kapasitas dan kondisi jalan yang memungkinkan dapat diarahkan untuk melayani bus dan truk, sedangkan SPBU lainnya diprioritaskan bagi kendaraan pribadi.
“Harus ada khusus untuk kendaraan pribadi yang tidak boleh diganggu sama bus. Bus itu panjang-panjang,” ujarnya.
Menurut Munafri, kondisi setiap SPBU berbeda sehingga pengaturan lokasi antrean perlu mempertimbangkan kapasitas dan kondisi jalan.
“Kalau jalannya kecil, terus di situ antre bus, ya macetlah semuanya, buntu semuanya,” katanya.
Ia mengatakan antrean BBM telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan persampahan. Kendaraan pengangkut sampah juga ikut terlambat karena harus mengantre mendapatkan BBM.
“Truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Motor-motor pengangkut sampah terlambat semua. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana, terlambat semuanya,” ujarnya.
Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar siap mendukung upaya pengaturan antrean bersama Pertamina, kepolisian, TNI, dan Satgas Gabungan.
“Satgasnya kan sudah dibentuk, dan kami akan mengoptimalisasi satgas ini untuk memastikan kondisi-kondisi ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Pemkot Makassar bersama Pertamina juga akan menyusun pemetaan SPBU dan skema klasterisasi pada akhir pekan. Munafri berharap pengaturan tersebut dapat mulai diterapkan pada sejumlah SPBU pada awal pekan depan.
“Kami minta setelah ini Sabtu-Minggu kita menyusun rencana strategis untuk memastikan SPBU mana yang sudah diklaster, mana yang tidak boleh bercampur, dan mana yang khusus untuk bus dan sebagainya,” ujarnya.
Munafri mengatakan pemerintah harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan di tengah persoalan antrean BBM.
“Masyarakat itu dilayani, bukan dikorbankan,” tegasnya.








