Oleh: Mashud Azikin
MAKASSARTIME.COM– Sebuah buku yang dirancang untuk mengajarkan anak-anak mencintai lingkungan justru menghadirkan pelajaran penting bagi orang dewasa: jangan mengubah sesuatu yang bersifat pilihan menjadi kewajiban, apalagi dengan mengatasnamakan pejabat atau pemerintah.
Itulah yang membuat buku Jelajah Hijau di Pantai Losari menarik untuk dilihat lebih jauh.
Buku tersebut dirancang sebagai media edukasi lingkungan bagi anak-anak. Ceritanya mengajak mereka mengenal Pantai Losari, memahami pentingnya kebersihan, serta menumbuhkan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Sebuah ikhtiar sederhana untuk menanamkan kesadaran ekologis sejak dini.
Namun, ketika muncul kabar bahwa buku tersebut seolah-olah wajib dibeli oleh sekolah, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut sebuah buku.
Persoalannya menyentuh sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan publik.
Bunda PAUD Kota Makassar sekaligus Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, kemudian memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa buku tersebut merupakan media edukasi publik dan tidak boleh dibebankan kepada siswa, orang tua, maupun sekolah.
Tidak pernah ada instruksi pembelian dari dirinya. Tidak ada pula perintah dari Pemerintah Kota Makassar ataupun Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mewajibkan sekolah membeli buku tersebut.
Baca Juga:
Appi Nahkodai PSSI Sulsel, Siapkan Pembenahan Sepak Bola
Lepas Kontingen ke Porprov XVIII, Appi Siapkan Bonus Bagi Atlet Berprestasi
Antisipasi Banjir, Pemkot Makassar Jajaki Teknologi Penyedot dan Penyemprot Air dari Jepang
Pernyataan itu sederhana.
Namun, dalam birokrasi yang kerap akrab dengan frasa “atas arahan”, “atas petunjuk”, atau “atas nama”, kalimat sederhana semacam itu justru memiliki arti penting.
Sebab, nama seorang pejabat bukan stempel yang dapat dipinjam sembarangan.
Buku untuk Anak
Baca Juga:
Appi Tinjau Penimbunan Stadion Untia, Konstruksi Awal 2027
Appi Pimpin Demokrat Sulsel, Konsolidasi dan Pengurus Dikebut
Kenang Perjuangan Politik Bersama, AHY Sambut Hangat Appi di Demokrat Sulsel
Anak-anak seharusnya belajar bahwa lingkungan adalah rumah bersama.
Mereka tidak harus terlebih dahulu memahami istilah climate change, circular economy, marine debris, atau ecological justice untuk mencintai lingkungan.
Mereka cukup diajarkan hal-hal sederhana.
Jangan membuang sampah ke laut.
Jangan meninggalkan botol plastik di pantai.
Jangan menganggap kebersihan sebagai urusan petugas.
Baca Juga:
Rakornas TPAKD 2026, Appi Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo
Appi Tekankan Profesionalitas Guru di Era Digital, AI Jadi Tantangan Pendidikan
Pemkot Makassar Perpanjang Kontrak 6.472 PPPK, 135 Tidak Diusulkan
Dan jangan mengambil sesuatu dari alam tanpa memikirkan dampaknya.
Dari kebiasaan sederhana itulah kesadaran ekologis tumbuh.
Karena itu, buku yang mengajak anak-anak mengenal lingkungan melalui kisah Pantai Losari memiliki nilai lebih besar daripada sekadar jumlah halaman dan angka oplah.
Ia adalah investasi kebudayaan.
Apa yang ditanamkan kepada anak-anak hari ini mungkin baru terlihat hasilnya puluhan tahun mendatang.
Anak-anak hari ini adalah warga kota masa depan.
Merekalah yang kelak menentukan apakah Losari tetap menjadi ruang publik yang hidup atau berubah menjadi monumen dari sebuah kota yang gagal merawat lautnya.
Namun, pendidikan lingkungan tidak akan berhasil jika hanya anak-anak yang diajari.
Anak-anak tidak hanya belajar dari buku.
Mereka belajar dari apa yang dilakukan orang dewasa.
Di sinilah Jelajah Hijau di Pantai Losari berubah menjadi pelajaran untuk kita semua.
Ketika Nama Menjadi Komoditas
Dalam klarifikasinya, disebutkan bahwa kerja sama penerbitan dengan Erlangga menyediakan sekitar 1.000 eksemplar gratis untuk program edukasi publik dari sekitar 10.000 eksemplar yang disiapkan.
Di luar alokasi edukasi publik tersebut, penerbit tentu memiliki mekanisme komersialnya sendiri.
Itu merupakan hal yang wajar.
Buku boleh dijual. Penerbit boleh menjalankan bisnis. Masyarakat boleh membeli.
Sekolah pun dapat membeli buku yang memang dibutuhkan melalui mekanisme yang sah.
Yang menjadi persoalan adalah ketika sebuah transaksi dibungkus seolah-olah sebagai kewajiban pemerintah.
Apalagi jika kewajiban itu muncul melalui kalimat sederhana:
“Ini dari Bunda.”
Padahal, Bunda tidak pernah mengatakan demikian.
Di sinilah kita membutuhkan pelajaran yang lebih penting daripada isi buku.
Jangan menggunakan nama orang lain untuk memperoleh kewenangan yang tidak pernah diberikan.
Dalam bahasa yang lebih sederhana: jangan meminjam nama pejabat untuk menjual sesuatu.
Sebab, ketika nama pejabat digunakan sebagai legitimasi transaksi, batas antara kewenangan publik dan kepentingan privat menjadi kabur.
Ketika hal itu terjadi di lingkungan sekolah, persoalannya menjadi jauh lebih sensitif.
Sekolah bukan pasar.
Kepala sekolah bukan agen penjualan.
Guru bukan tenaga pemasaran.
Dan orang tua bukan dompet program pemerintah.
Kalimat terakhir mungkin terdengar keras.
Namun, pendidikan memang membutuhkan batas yang jelas.
Pelajaran untuk Orang Dewasa
Saya mengenal Melinda Aksa bukan semata-mata dari posisinya sebagai Bunda PAUD ataupun Ketua TP PKK Kota Makassar.
Saya mengenalnya melalui kerja bersama di Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar.
Melinda adalah ketua kami.
Di ruang kerja seperti itu, seseorang lebih mudah terlihat sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana ia tampil di panggung, bukan pula sebagaimana ia terlihat dalam foto resmi.
Melainkan dari cara ia mendengar, merespons perbedaan, mengambil keputusan, dan mempertahankan prinsip.
Yang saya cermati dari Melinda adalah kesederhanaannya.
Ia tidak menciptakan jarak yang membuat orang lain merasa harus terlalu berhati-hati ketika menyampaikan pandangan.
Namun, kesederhanaan itu bukan berarti tidak memiliki pendirian.
Justru sebaliknya.
Di balik sikapnya yang tenang, saya melihat kecerdasan dalam membaca persoalan dan keteguhan dalam memegang prinsip.
Ia mampu mendengar berbagai pandangan tanpa kehilangan garis yang diyakininya.
Bagi saya, karakter seperti itulah yang penting dalam sebuah kerja kolektif.
Sebab, kepemimpinan tidak selalu terlihat dari seberapa keras seseorang berbicara.
Kadang-kadang, kepemimpinan terlihat dari kemampuan mengatakan:
ini benar, ini tidak benar.
Karena itu, ketika muncul kabar yang membawa-bawa namanya dalam urusan pembelian buku, klarifikasi Melinda saya baca dalam kerangka tersebut.
Bukan sekadar pembelaan terhadap dirinya.
Melainkan upaya mengembalikan batas kewenangan pada tempatnya.
Sampah Tidak Hanya Berupa Plastik
Ada ironi dalam perkara ini.
Kita sedang mengajarkan anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan.
Namun, orang dewasa sering lupa bahwa ada jenis sampah lain yang jauh lebih sulit dibersihkan.
Sampah etika.
Kebiasaan menggunakan nama orang lain.
Kebiasaan menyelipkan kewenangan ke dalam transaksi.
Kebiasaan mengubah anjuran menjadi kewajiban.
Kebiasaan membuat sesuatu yang sukarela terlihat sebagai perintah.
Dan kebiasaan berlindung di balik nama institusi.
Sampah plastik bisa dipungut.
Sampah organik bisa dikomposkan.
Limbah bisa diolah.
Namun, sampah etika?
Ia menempel pada institusi.
Menempel pada kebiasaan.
Bahkan dapat diwariskan menjadi budaya.
Karena itu, pendidikan lingkungan sebenarnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana manusia memperlakukan alam.
Ia juga berbicara tentang bagaimana manusia memperlakukan amanah.
Jika kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa alam tidak boleh dieksploitasi, orang dewasa juga harus menunjukkan bahwa kewenangan tidak boleh dieksploitasi.
Melinda dan Politik Keteladanan
Dalam ruang publik, integritas sering kali diuji bukan ketika semuanya berjalan baik.
Integritas diuji ketika ada kesempatan untuk diam.
Ketika ada peluang untuk membiarkan sesuatu berlalu.
Ketika nama kita digunakan untuk kepentingan yang tidak kita kehendaki.
Pada titik itulah prinsip menjadi penting.
Melinda, sejauh yang saya kenal dalam kerja bersama, adalah sosok yang sederhana dalam keseharian, tetapi tidak sederhana dalam prinsip.
Ia tidak membutuhkan suara keras untuk menunjukkan ketegasan.
Klarifikasi mengenai buku tersebut justru memperlihatkan hal itu.
Tidak perlu drama.
Tidak perlu membangun konflik.
Cukup menjelaskan bahwa buku tersebut tersedia untuk program edukasi publik dan tidak ada instruksi untuk mewajibkan sekolah membelinya.
Selesai.
Namun, bagi saya, ada pesan yang lebih besar di baliknya.
Bahwa jabatan adalah amanah.
Bahwa nama adalah identitas yang harus dijaga.
Dan bahwa kewenangan memiliki batas.
Mungkin inilah yang disebut politik keteladanan.
Bukan politik dalam pengertian perebutan kekuasaan, melainkan cara seseorang menggunakan ruang publik untuk menjaga nilai.
Anak-Anak Sedang Mengawasi Kita
Kita sering mengatakan bahwa anak-anak adalah masa depan.
Kalimat itu sudah terlalu sering diucapkan hingga kehilangan daya.
Padahal, anak-anak bukan hanya masa depan.
Mereka juga cermin hari ini.
Mereka memperhatikan apa yang dilakukan orang dewasa.
Ketika orang dewasa mengatakan jangan membuang sampah, tetapi dirinya membuang sampah, anak belajar kemunafikan.
Ketika orang dewasa mengatakan harus jujur, tetapi menggunakan nama orang lain untuk kepentingan tertentu, anak belajar bahwa kejujuran memiliki pengecualian.
Ketika orang dewasa mengatakan pendidikan itu penting, tetapi menjadikan sekolah sebagai ruang transaksi yang dipaksakan, anak belajar bahwa pendidikan ternyata juga dapat menjadi pasar.
Maka, Jelajah Hijau di Pantai Losari sesungguhnya dapat menjadi lebih dari sekadar buku cerita.
Ia dapat menjadi pengingat bahwa pendidikan lingkungan harus dimulai dari keteladanan.
Buku itu untuk anak-anak.
Namun, pesannya juga untuk orang dewasa.
Jangan Sampai Anak-Anak Mendapat Pelajaran yang Salah
Saya berharap buku tersebut tetap sampai kepada anak-anak Makassar.
Biarkan mereka mengenal Losari bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi sebagai bagian dari ekologi kota.
Biarkan mereka belajar mencintai laut, memilah sampah, menjaga ruang publik, dan memahami bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama.
Namun, orang dewasa juga harus memastikan bahwa cara menyampaikan pesan tersebut tidak bertentangan dengan nilai yang diajarkan.
Jika buku tersebut memang dimaksudkan sebagai edukasi publik gratis, jangan membebani sekolah dan orang tua dengan kewajiban yang tidak pernah ada.
Jika penerbit ingin menjual buku, silakan melalui mekanisme pasar yang wajar.
Jika pemerintah ingin memperluas pendidikan lingkungan, lakukan dengan transparansi.
Jika sekolah membutuhkan buku, biarkan sekolah menentukan kebutuhannya sesuai dengan aturan.
Dan jika orang tua ingin membeli, biarkan itu menjadi pilihan.
Jangan mengubah pilihan menjadi kewajiban.
Sebab, pendidikan yang baik tumbuh dari kesadaran, bukan tekanan.
Lingkungan yang baik pun tumbuh dari keteladanan, bukan sekadar slogan.
Pada akhirnya, mungkin justru inilah pelajaran terbesar dari sebuah buku yang ditulis untuk anak-anak:
Menjaga lingkungan berarti menjaga apa yang menjadi milik bersama.
Laut adalah milik bersama.
Pantai adalah ruang bersama.
Sekolah adalah ruang pendidikan bersama.
Dan kepercayaan publik juga merupakan milik bersama.
Karena itu, jangan rusak semuanya hanya karena ada orang yang merasa berhak meminjam nama orang lain.
Melinda telah memberikan klarifikasi.
Sebagai orang yang mengenalnya dalam kerja bersama, saya melihat ketegasan itu bukan semata-mata sebagai upaya mempertahankan citra, melainkan bagian dari karakter yang selama ini saya cermati: sederhana dalam sikap, cerdas dalam membaca persoalan, dan teguh ketika berhadapan dengan prinsip.
Barangkali itulah sebabnya judul buku tersebut terasa semakin relevan.
Buku itu memang untuk anak-anak.
Namun, pelajarannya ternyata untuk kita, orang dewasa.
Bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal membersihkan sampah dari pantai.
Kadang-kadang, kita juga harus membersihkan ruang publik dari kebiasaan meminjam nama, menyalahgunakan kewenangan, dan mengubah kepercayaan menjadi transaksi.
Sebab, kota yang bersih bukan hanya kota yang pantainya bebas sampah.
Kota yang bersih adalah kota yang kekuasaannya juga bersih.
Dan anak-anak berhak tumbuh di dalamnya.








