Munafri Arifuddin Turun ke SPBU, Hadir di Tengah Keluhan Warga

Oleh: Mashud Azikin

MAKASSARTIME.COM– Antrean panjang di sejumlah SPBU di Makassar tidak hanya memperlihatkan persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Antrean juga menjadi ruang tempat masyarakat menguji sejauh mana pemerintah hadir ketika persoalan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari.

Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat memiliki arti tersendiri.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung mengunjungi sejumlah SPBU untuk memantau antrean dan mendengarkan keluhan warga. Di tengah antrean, ia menghampiri warga dan berkata, “Sabar ya, tinggal sedikit lagi,” sembari menyentuh bahu seorang warga.

Kalimat tersebut sederhana. Namun, bagi warga yang telah menunggu lama, sapaan seorang pemimpin dapat menjadi tanda bahwa mereka tidak menghadapi persoalan itu sendirian.

Mereka bukan hanya membutuhkan BBM. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa pemerintah mengetahui, melihat, dan memahami kesulitan yang mereka hadapi.

Negara yang Hadir

Kehadiran negara tidak selalu hadir dalam bentuk regulasi, surat keputusan, atau kebijakan. Bagi masyarakat, kehadiran pemerintah justru lebih sering dirasakan melalui pengalaman sehari-hari: ketika harus mengantre berjam-jam, kehilangan waktu bekerja, menunda aktivitas, atau menghadapi ketidakpastian mendapatkan BBM.

Karena itu, ketika wali kota datang langsung ke SPBU, terdapat pesan penting yang disampaikan: pemerintah melihat persoalan tersebut dari dekat.

Ucapan “sabar ya” tentu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pasokan BBM. Namun, empati merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Pemimpin yang hadir setidaknya menunjukkan bahwa keluhan masyarakat tidak berhenti sebagai angka dalam laporan.

Pemimpin Tidak Boleh Hanya Menunggu Laporan

Pemerintah memiliki data mengenai ketersediaan BBM, jumlah kendaraan, distribusi, dan kondisi antrean. Namun, data tidak selalu mampu menggambarkan kelelahan warga yang berdiri berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk memahami persoalan secara utuh, pemimpin perlu melihat dan mendengarkan langsung.

Turun ke lapangan bukan berarti kepala daerah mengambil alih seluruh persoalan teknis distribusi BBM. Urusan tersebut melibatkan banyak pihak dan berada dalam kewenangan yang berlapis.

Namun, kepala daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepentingan masyarakat daerahnya tidak terabaikan.

Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi penting: mengawasi kondisi di lapangan, membangun koordinasi dengan pihak terkait, menyampaikan keluhan masyarakat, serta memastikan informasi yang diterima warga jelas dan dapat dipercaya.

Antrean adalah Cermin Pemerintahan

Antrean panjang sesungguhnya bukan sekadar barisan kendaraan. Di balik setiap kendaraan terdapat waktu yang terbuang, pekerjaan yang tertunda, biaya yang bertambah, dan pendapatan yang mungkin hilang.

Karena itu, antrean BBM dapat menjadi cermin bagaimana sebuah persoalan publik dirasakan masyarakat.

Kehadiran wali kota di SPBU tentu patut diapresiasi. Namun, kehadiran tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol.

Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, harus ada langkah berikutnya: mencari penyebab antrean, memperkuat koordinasi, memastikan distribusi berjalan, memberikan informasi yang akurat, dan mencegah persoalan serupa berulang.

Di sinilah perbedaan antara politik kehadiran dan politik pencitraan dapat terlihat.

Politik pencitraan berhenti ketika kamera berhenti merekam. Sebaliknya, politik kehadiran justru dimulai ketika kamera telah pergi.

Dari “Sabar” Menjadi Solusi

Karena itu, kalimat “sabar ya” harus memiliki kelanjutan berupa kerja nyata.

Kesabaran masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian masalah. Ketika pemimpin mengatakan bahwa warga tinggal menunggu sedikit lagi, informasi tersebut harus didukung kondisi nyata di lapangan.

Kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui pernyataan, melainkan melalui tindakan.

Pemerintah harus mampu mengatakan kepada masyarakat: kami melihat persoalan ini, kami memahami dampaknya, dan kami sedang bekerja untuk menanganinya.

Kalimat semacam itu menjadi berarti ketika benar-benar dibuktikan melalui kebijakan dan pelayanan.

Wajah Negara di Pinggir Jalan

Bagi masyarakat, wajah negara sering kali tidak ditemukan di gedung pemerintahan atau ruang rapat. Wajah negara justru hadir di sekolah, puskesmas, pasar, jalan raya, dan SPBU.

Di tempat-tempat tersebut, masyarakat menilai apakah pemerintah benar-benar bekerja.

Mereka berhadapan langsung dengan persoalan waktu, biaya, mobilitas, dan pendapatan. Karena itu, ketika wali kota hadir di tengah antrean SPBU, jarak antara kekuasaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi lebih pendek.

Kehadiran tersebut juga mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus diwujudkan melalui podium dan pidato.

Dalam situasi tertentu, seorang pemimpin justru perlu berdiri di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan, menenangkan warga, lalu memastikan keluhan tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan pemerintah.

Negara terasa hadir ketika pemerintah datang kepada masyarakat.

Kepemimpinan dapat dimulai dari hal sederhana: hadir, mendengarkan, menenangkan, kemudian bekerja.

Sebab, masyarakat tidak selalu membutuhkan pemimpin yang memiliki jawaban untuk setiap persoalan. Mereka membutuhkan pemimpin yang tidak menghilang ketika berhadapan dengan pertanyaan yang sulit dijawab.