Jelajah Sampah Tuntas, DLH Makassar Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

MAKASSARTIME.COM— Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mencatat sebanyak 1.506,22 kilogram sampah terkumpul selama pelaksanaan program Jelajah Sampah di 14 kecamatan. Rangkaian kegiatan tersebut ditutup di Kecamatan Tamalanrea, Jalan Bumi Tamalanrea Permai, Minggu (16/8/2026).

Program Jelajah Sampah merupakan bagian dari upaya DLH Makassar meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi serta mengelola sampah sejak dari sumber.

Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan Tamalanrea menjadi titik terakhir dari rangkaian sosialisasi pemilahan sampah dan edukasi kebersihan lingkungan yang telah menyambangi seluruh kecamatan di Kota Makassar.

“Jelajah Sampah Kota Makassar ini sifatnya edukasi dan kolaboratif. Kegiatannya melibatkan banyak pihak, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT/RW, sampai seluruh kader Posyandu dan kader KB,” ujar Helmy.

Berdasarkan rekapitulasi dari 14 kecamatan, sampah yang terkumpul terdiri atas 427,02 kilogram sampah organik, 514,56 kilogram anorganik, dan 564,64 kilogram residu.

Menurut Helmy, komposisi tersebut menunjukkan kondisi persampahan yang berbeda di setiap wilayah. Sejumlah kecamatan mencatat timbulan sampah anorganik cukup tinggi, sedangkan wilayah lainnya didominasi residu.

Kondisi itu, kata dia, memperlihatkan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber agar material yang masih dapat dimanfaatkan tidak tercampur dan berakhir menjadi residu.

Kecamatan Mamajang, misalnya, mencatat total timbulan sampah 394,06 kilogram. Dari jumlah tersebut, 338,4 kilogram merupakan residu.

Sementara Kecamatan Tamalate mencatat 220,48 kilogram sampah dengan komposisi anorganik mencapai 131 kilogram. Adapun Kecamatan Ujung Tanah mencatat 196 kilogram yang terdiri atas 76,6 kilogram organik, 109,2 kilogram anorganik, dan 10,2 kilogram residu.

Helmy menjelaskan, sampah organik yang terkumpul diarahkan untuk diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan melalui fasilitas pengolahan yang tersedia di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pada sejumlah wilayah, sampah organik juga dimanfaatkan untuk pembuatan biopori dan pengolahan melalui Teba.

“Pengelolaan sampah anorganik juga diarahkan ke Bank Sampah, sehingga hanya residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan yang diteruskan kepada DLH untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

Sementara itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dipisahkan dan disalurkan melalui Bank Sampah maupun Bank Sampah Unit (BSU). Pola tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah.

Adapun sampah residu yang tidak lagi dapat dimanfaatkan atau diolah ditangani petugas dan armada kebersihan untuk selanjutnya dikelola sesuai mekanisme yang ditetapkan Pemerintah Kota Makassar.

Khusus Kecamatan Sangkarrang, data timbulan sampah belum tercantum dalam rekapitulasi sementara. Namun, pola pengelolaannya tetap diarahkan dengan prinsip yang sama, yakni sampah organik untuk pengomposan, sampah anorganik ke Bank Sampah, dan residu ditangani DLH.

Helmy mengatakan data timbulan berdasarkan kecamatan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Data tersebut juga dapat digunakan untuk memperkuat keberadaan Bank Sampah, meningkatkan kapasitas pengolahan sampah organik, dan memastikan penanganan residu berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, Jelajah Sampah tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai cara mengelola sampah.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan edukasi dan pelatihan mengenai berbagai metode pengolahan sampah, seperti pembuatan kompos menggunakan biopori dan komposter, pengolahan sampah organik dengan maggot, serta pembuatan eco-enzyme.

Kegiatan luar ruangan diisi dengan talk show, diskusi mengenai persoalan persampahan di Kota Makassar, pameran produk daur ulang, aksi plogging, hingga penimbangan sampah.

“Melalui Jelajah Sampah, masyarakat diajak mengenal lebih dekat persoalan sampah di wilayahnya sekaligus belajar bagaimana menjadi bagian dari solusinya,” jelas Helmy.

Dia menambahkan, pendekatan edukatif dan interaktif tersebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, komunitas, kader, hingga masyarakat umum. Masyarakat juga didorong membiasakan pemilahan sampah menjadi organik, anorganik, dan residu.

Rangkaian Jelajah Sampah, lanjut Helmy, menjadi bagian dari gerakan edukatif sekaligus aksi nyata DLH Makassar dalam memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pembatasan timbulan dan pemilahan sampah dari sumber.

Program tersebut juga mendukung target Makassar Bebas Sampah 2029 melalui pengelolaan sampah yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.

“Ini merupakan momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembatasan timbulan sampah,” ungkapnya.

Helmy menegaskan, berakhirnya rangkaian Jelajah Sampah di Tamalanrea bukan berarti gerakan pemilahan sampah berhenti. DLH Makassar akan terus mendorong penerapan pengelolaan sampah mandiri mulai dari rumah, lingkungan RT/RW, hingga tingkat kecamatan.

Dengan pola tersebut, sampah yang masih dapat dimanfaatkan diharapkan dapat diolah atau disalurkan melalui jalur pengelolaan yang tersedia, sementara hanya residu yang dikirim ke TPA.

“Jelajah Sampah telah masuk di 14 kecamatan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif seluruh masyarakat,” tukasnya. (*)