MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Sulawesi Selatan yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.
Rapat koordinasi digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (15/9/2026). Rakor dipimpin Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Rakor membahas kesiapan agenda kunjungan Presiden, termasuk rencana peresmian Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan. Pertemuan juga dirangkaikan dengan penguatan pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sosial di daerah.
Hadir dalam rakor tersebut para kepala daerah serta kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie.
Munafri mengatakan, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan untuk memastikan seluruh persiapan kunjungan Presiden berjalan secara matang, baik dari sisi teknis maupun dukungan terhadap program pemerintah pusat.
“Rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Gubernur, wali kota dan bupati, serta kepala dinas sosial kabupaten/kota ini dalam rangka persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden Prabowo untuk meresmikan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya pada bulan Oktober,” kata Appi.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar siap mendukung agenda tersebut bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemangku kepentingan terkait.
“Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik dan setiap kebutuhan di lapangan terkoordinasi dengan matang,” ujarnya.
Munafri menegaskan, Makassar sebagai bagian dari Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab untuk mendukung kelancaran agenda nasional tersebut.
Baca Juga:
Gemar Menjatuhkan Orang Lain Bukan Tanda Pribadi Kritis
Iqbal Sultan Nilai Respons Cepat Appi Cegah Eskalasi Krisis BBM
“Pemkot Makassar siap mendukung kelancaran agenda nasional ini. Kita persiapkan sebaik mungkin agar kunjungan Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perlindungan serta pemberdayaan sosial.
Menurut Gus Ipul, penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya membantu mengurangi beban masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Ia menyebut terdapat tiga pendekatan utama dalam penanganan kemiskinan, yakni bantuan sosial dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Baca Juga:
Makassar Borong Juara GSI Sulsel 2026, Beasiswa Disiapkan
Munafri Arifuddin Turun ke SPBU, Hadir di Tengah Keluhan Warga
Program Sekolah Rakyat, kata dia, tidak hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program tersebut juga mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan keluarga.
Intervensi sosial juga diarahkan kepada orang tua agar keluarga penerima manfaat memiliki peluang meningkatkan kondisi ekonomi mereka.
Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pilar-pilar sosial Kementerian Sosial menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut berjalan efektif di daerah,” tuturnya. (*)
