Balai Kota Jadi Prioritas, Pemkot Makassar Kaji Pembangunan Parkir Bertingkat

MAKASSARTIME.COM — Pemerintah Kota Makassar mengkaji pembangunan fasilitas parkir bertingkat di sejumlah kawasan untuk mengurangi penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir. Kawasan Balai Kota menjadi prioritas awal karena tingginya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang memicu kebutuhan ruang parkir.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah maupun swasta untuk membangun kantong parkir dengan konstruksi sederhana. Langkah ini diharapkan dapat menambah kapasitas parkir tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sebagai kantong parkir di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (1/10/2026).

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan konsep penataan parkir telah disiapkan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Kawasan Balai Kota menjadi salah satu lokasi yang mendesak untuk ditata.

“Kawasan Kantor Wali Kota Makassar atau Balai Kota menjadi salah satu prioritas penataan,” ujarnya.

Menurut Zulkifly, tingginya aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan kunjungan masyarakat membuat kebutuhan ruang parkir di sekitar Balai Kota semakin meningkat. Kondisi tersebut perlu ditangani agar kendaraan tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

“Yang paling mendesak itu Balai Kota. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang datang ke Balai Kota, tetapi sebenarnya bukan hanya Balai Kota, ada banyak kantor di sekitar sini yang menggunakan jalan untuk parkir,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Makassar menjajaki pemanfaatan sejumlah lahan kosong di sekitar Balai Kota, termasuk tanah milik perusahaan yang belum digunakan.

Salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di belakang Balai Kota hingga kawasan masjid. Lahan tersebut berpeluang dikembangkan menjadi fasilitas parkir bertingkat dengan konsep sederhana, seperti fasilitas parkir di kawasan pelabuhan.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki tanah yang tidak digunakan. Termasuk ada lahan kosong di belakang Balai Kota sampai ke masjid,” kata Zulkifly.

“Itu kita rencanakan bisa dibangun seperti building parkir yang ada di pelabuhan, bertingkat dengan konsep yang sederhana,” sambungnya.

Selain kawasan Balai Kota, sejumlah titik lain juga masuk dalam kajian awal, di antaranya Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman di sekitar Mal Panakkukang, dan Jalan Mawas.

Pemkot Makassar juga mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai ruang parkir. Namun, pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan fungsi utama setiap fasilitas, terutama trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

“Kalau menggunakan trotoar, kita harus lihat apakah itu mengubah fungsi atau hanya menambah fungsi. Kalau mengubah fungsi tentu tidak bisa. Semua itu harus kita kaji,” tegasnya.

Zulkifly menegaskan, seluruh rencana masih dalam tahap kajian dan belum memasuki pelaksanaan. Pemerintah perlu memastikan aspek regulasi, kelayakan teknis, kebutuhan anggaran, serta pola kerja sama sebelum menentukan lokasi dan model pembangunan.

“Kita sementara mengkaji, kita lihat dari sisi regulasi apakah bisa dilaksanakan, kemudian berapa pembiayaannya dan skemanya seperti apa,” ujarnya.

Dari sisi pembiayaan dan pengelolaan, terdapat beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan, mulai dari penyertaan modal pemerintah daerah hingga kerja sama dengan pihak swasta atau pengelola parkir.

Sebagai salah satu referensi, Pemkot Makassar akan mempelajari model kerja sama yang diterapkan di kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun, penerapannya di lokasi lain harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

“Ada juga contoh kerja sama di Anjungan Pantai Losari. Model seperti itu bisa kita lihat, tetapi tentu harus disesuaikan dengan regulasi,” jelasnya.

Untuk mematangkan rencana tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan sesuai tugas dan kewenangannya. Camat, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta perangkat daerah terkait diminta mengkaji aspek teknis, regulasi, pengelolaan aset, dan pembiayaan.

Zulkifly meminta setiap perangkat daerah menyampaikan hasil kajian sebagai bahan evaluasi sebelum pemerintah menentukan kelanjutan rencana pembangunan kantong parkir.

“Saya minta semua SKPD melakukan kajian masing-masing. Setelah itu kita lihat lagi apakah konsep ini memang bisa dilaksanakan atau tidak,” katanya.

Apabila hasil kajian menunjukkan rencana tersebut layak dan sesuai dengan regulasi, konsep pembangunan kantong parkir akan diajukan kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk mendapatkan persetujuan, termasuk mengenai skema pelaksanaan dan penganggaran.

Melalui kajian ini, Pemkot Makassar berupaya mencari solusi penataan parkir dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia. Pembangunan kantong parkir diharapkan dapat mengurangi parkir di badan jalan, menjaga kelancaran lalu lintas, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. (*)