MAKASSARTIME.COM — Pemerintah Kota Makassar menghadirkan sejumlah fitur baru dalam platform layanan digital Lontara Plus bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Fitur tersebut mencakup layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), administrasi kependudukan (adminduk), serta Makassar Move sebagai ruang interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pengembangan layanan digital tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kemudahan akses pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurut Munafri, kemudahan yang diberikan melalui Lontara Plus bukan merupakan hadiah, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang mudah dan cepat.
“Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ini bukan hadiah, tetapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan terhadap akses yang diberikan,” ujarnya kepada awak media usai upacara peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Karebosi, Makassar. Senin (17/8/2026)
Salah satu fitur yang dihadirkan berkaitan dengan layanan pembayaran PBB. Pemkot Makassar berupaya menyederhanakan proses pembayaran yang selama ini dinilai masyarakat masih berbelit-belit.
“Mulai dari proses pembayaran PBB yang selama ini dianggap berbelit-belit, kami membuat sebuah terobosan untuk masuk ke dalam Lontara Plus dengan memberikan fitur-fitur yang lebih menarik dan juga hadiah-hadiah,” katanya.
Selain PBB, Lontara Plus juga menyediakan akses layanan administrasi kependudukan. Digitalisasi layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Munafri mengatakan, kehadiran layanan digital menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan.
“Lalu ada dari Disdukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor Disdukcapil karena ada yang tidak punya waktu dalam proses kelahiran dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lakukan, berbagai perubahan dan perbaikan, sehingga fitur ini benar-benar bisa bermanfaat dan lebih mudah,” jelasnya.
Fitur lainnya adalah Makassar Move yang diluncurkan sebagai ruang interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui layanan ini, warga yang melakukan aktivitas seperti berjalan kaki, joging, berlari, maupun bersepeda dapat melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan di jalan.
Laporan masyarakat tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang luput dari pemantauan dan mempercepat tindak lanjut di lapangan.
“Nah, ini yang kita maksudkan sebagai ruang interaksi dan ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan yang lebih baik, sehingga hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah bisa cepat diakses melalui layanan fitur digital yang dimiliki oleh Pemerintah Kota,” tutur Munafri.
Ia menegaskan, transformasi layanan digital tidak hanya ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Makassar.
Dengan hadirnya berbagai fitur tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat berperan aktif menyampaikan informasi mengenai berbagai persoalan di lingkungan sekitar untuk segera ditindaklanjuti pemerintah. (*)
