MAKASSARTIME.COM– Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., mendampingi Wali Kota Makassar menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Peluncuran Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan IV Tahun 2026, di Aston Hotel Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin No. 10, Senin (13/7/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Makassar dan dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan IV Tahun 2026. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital di Kota Makassar.
High Level Meeting TP2DD menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Makassar untuk mengevaluasi pelaksanaan program digitalisasi daerah sekaligus memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Makassar meluncurkan Proyek Perubahan yang diinisiasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan IV Tahun 2026. Proyek-proyek inovasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi, mempercepat reformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kehadiran Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat transformasi digital, memperkuat budaya inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang modern.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., mengatakan transformasi digital dan inovasi birokrasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di sektor pertanahan.
“Transformasi digital bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dinas Pertanahan Kota Makassar siap mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat digitalisasi layanan dan mendorong lahirnya inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sri Sulsilawati.
Ia menambahkan, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam memastikan implementasi program digitalisasi dan inovasi birokrasi berjalan optimal, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
