MAKASSARTIME.COM– Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola untuk menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, harus menghasilkan manfaat yang terukur. Keberhasilan pembangunan, kata dia, harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Munafri juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbatasan APBD harus diimbangi dengan kemitraan bersama sektor swasta dan pengembangan investasi agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Baca Juga:
Kisruh BBM dan LPG di Sulsel, Warakaf Desak Presiden Copot Bahlil
Lisa Melinda, Lady Biker Rasakan Manfaat GTA Aerox: Jangan Ragu Ikutan
Kurangi Mobilitas, Pemkot Makassar Terapkan Pembelajaran Daring PAUD Hingga SMP Mulai Besok
Melalui forum tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah serta dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum diskusi bersama Agus Fatoni untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
