Bimtek SAKIP 2026, Wali Kota Makassar Minta Seluruh OPD Perkuat Akuntabilitas Kinerja

MAKASSARTIME.COM-Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,  membuka secara resmi Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini digelar oleh Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026).

Kegiatan diikuti seluruh kepala OPD, camat se-Kota Makassar, sekretaris, serta kepala subbagian perencanaan perangkat daerah sebagai upaya memperkuat pemahaman dan implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam arahannya, Wali kota yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi cerminan tata kelola yang baik.

“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini akan menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran bagian perencanaan di setiap perangkat daerah dalam memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai sasaran. Menurutnya, kualitas perencanaan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.

“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” katanya.

Appi juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar setiap kebijakan dan penganggaran memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap kegiatan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan warga.

Dalam kesempatan tersebut, Appi juga mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan. Kondisi itu, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi dokumen maupun sistem kerja.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Ia menekankan di era digital saat ini pemerintah dituntut semakin responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Beragam keluhan yang muncul di ruang publik harus dijawab melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang tepat.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat memahami tujuan setiap kebijakan yang diambil.

“Hampir setiap hari kita melakukan penertiban. Tetapi ada juga yang terus menggiring opini negatif. Karena itu, komunikasi pemerintah harus lebih kuat untuk menjelaskan bahwa seluruh kebijakan dilakukan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan agar pengambilan keputusan harus berdasarkan aturan dan fakta. Setiap kebijakan harus mampu dipertanggungjawabkan karena berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, Ia meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan pembenahan terhadap implementasi SAKIP, tidak hanya pada penyusunan dokumen, tetapi juga pada sistem kerja yang mampu menghasilkan bukti kinerja yang berkualitas.

Ia juga meminta Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah agar implementasi SAKIP semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Serta, mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menemukan kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi.

“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.

Appi berharap bimbingan teknis tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.(*)