SPMB Dibuka Hari Ini, Legislator PKS Azwar Rasmin: Jangan Ada Lagi Siswa Tak Terakomodasi

MAKASSARTIME.COM— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Azwar Rasmin, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar lebih serius dalam menghadapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri tingkat SMP.

Menurut Azwar, pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan, terutama hingga jenjang SMP sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Diketahui, tahapan jadwal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Makassar, dibuka mulai hari ini Senin, tanggal 8 Juni hingga 13 Juni 2026.

“SPMB ini harus diseriusi pemerintah kota agar orang tua dan siswa lebih mudah dalam mengakses sekolah. Yang paling penting adalah ketersediaan tempat dan adanya solusi bagi siswa yang tidak lolos di sekolah negeri,” kata Azwar. Senin 8/6/2026

Ia menilai persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun adalah jumlah lulusan SD yang tidak sebanding dengan kapasitas SMP negeri di Makassar. Kondisi tersebut, kata dia, membuat banyak siswa terancam tidak mendapatkan sekolah.

“Lulusan SD jumlahnya lebih besar dibanding kapasitas SMP yang ada. Bahkan hampir seperempat hingga setengah dari lulusan itu tidak terakomodasi di SMP negeri. Ini harus ada solusi,” ujarnya. Ketua Komisi C Dprd Makassar tersebut

Azwar mengatakan seluruh fraksi di DPRD, khususnya anggota Komisi C dari Fraksi PKS, akan serius mempertanyakan langkah konkret Pemkot Makassar dalam mengantisipasi persoalan tersebut.

“Kami mengingatkan pemerintah kota agar memiliki langkah strategis yang jelas. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika tidak ada solusi efektif bagi siswa dan orang tua,” katanya.

Terkait wacana kerja sama dengan sekolah swasta, Azwar mengaku opsi tersebut sebelumnya telah beberapa kali disampaikan, termasuk saat pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Ia mendorong agar Pemkot Makassar mempertimbangkan skema pembiayaan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

“Saya pernah memberikan saran agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa disekolahkan di swasta, tetapi biayanya ditanggung pemerintah daerah. Itu salah satu opsi yang harus dipastikan realisasinya,” ujarnya.

Selain itu, Azwar juga menyoroti persoalan zonasi yang dinilai masih menjadi sumber keluhan masyarakat, terutama di wilayah yang tidak memiliki SMP negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sistem zonasi kerap menimbulkan persoalan baru karena tidak semua wilayah memiliki akses sekolah yang merata.

“Ada kelurahan yang bahkan tidak memiliki SMP sama sekali. Ini yang membuat zonasi sering bermasalah karena fasilitas pendidikan tidak tersebar merata,” katanya.

Sebagai solusi tambahan, Azwar menawarkan opsi pemanfaatan fasilitas milik swasta atau penyewaan gedung untuk dijadikan lokasi belajar sementara.

“Bisa dengan menyewa gedung sekolah swasta atau fasilitas lain di kelurahan untuk dijadikan tempat belajar. Pemerintah tinggal menyiapkan tenaga pengajar dan pelaksanaan pendidikannya. Yang penting anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya,” tegas Azwar.