MAKASSARTIME.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar khususnya Komisi B menunda agenda monitoring evaluasi (monev) terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah banyak pejabat yang diundang tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan dalam rapat.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Arifin Madjid, menilai ketidakhadiran kepala OPD menunjukkan sikap yang tidak menghargai lembaga legislatif. Bahkan, menurutnya, ada OPD yang hanya mengirimkan seorang kepala subbagian (kasubag) sebagai perwakilan.
“Kami meminta seluruh perwakilan yang hadir untuk kembali dan rapat dijadwalkan ulang. Hampir semua OPD yang diundang tidak dihadiri langsung oleh kepala dinas, bahkan ada yang hanya mengutus seorang kasubag. Ini tentu merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga DPRD,” kata Arifin. Kamis 2 Juli 2026
Menurutnya, kehadiran kepala OPD sangat penting karena rapat tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah.
“Bagaimana kami bisa melakukan penilaian terhadap kinerja OPD jika yang hadir bukan pejabat yang bertanggung jawab langsung? Kehadiran kasubag tentu tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh terkait kinerja instansi yang dipimpinnya,” ujarnya.
Arifin menyebut beberapa OPD yang tidak dihadiri pimpinan antara lain Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Khusus BPKD, kata dia, bahkan hanya mengirimkan seorang kasubag sebagai perwakilan.
Atas kondisi tersebut, Komisi B memutuskan menunda rapat dan menjadwalkan ulang dengan mewajibkan seluruh kepala OPD hadir secara langsung.
“Kami tunda rapat ini dan akan dijadwalkan kembali. Pada agenda berikutnya seluruh kepala OPD wajib hadir,” tegasnya.
Arifin mengungkapkan, sebagian kepala OPD diketahui sedang mengikuti kegiatan APEKSI 2026 di Medan. Namun, menurutnya, alasan tersebut tidak dapat diterapkan kepada OPD lain yang tidak mengikuti kegiatan tersebut tetapi tetap tidak menghadiri rapat.
Baca Juga:
Munafri Buka Ruang Aspirasi Pemuda untuk Pembangunan Makassar
Pemkot Makassar Rayakan HUT ke-419 Lewat Aksi Sosial: Bedah Rumah hingga Donor Darah
“Kalau memang sedang bertugas ke Medan, itu masih bisa dipahami. Tetapi ada juga kepala OPD yang tidak berada di Medan, namun tetap tidak hadir dalam rapat. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.
Komisi B, lanjut Arifin, akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada kepala OPD yang mangkir untuk menghadiri rapat yang telah dijadwalkan ulang. Apabila kembali tidak hadir tanpa alasan yang jelas, DPRD akan merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar agar melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD yang bersangkutan.
“Kami mewajibkan seluruh kepala OPD hadir pada rapat berikutnya. Jika kembali tidak hadir, bahkan setelah dua kali dijadwalkan ulang, kami akan merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar agar mengevaluasi kepala OPD yang dinilai tidak menghargai lembaga DPRD,” tutup Arifin.
