Sangkala Sandiko Desak Pemkot Benahi Jalan hingga RS Daya

- Pewarta

Sabtu, 26 September 2026 - 12:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSARTIME.COM— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, H. Sangkala Saddiko, menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilainya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Sangkala saat interupsi dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar terhadap APBD Perubahan 2026, di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (26/09).

Sangkala pertama menyoroti kondisi Jalan Pelita Margamas yang berada di antara Jalan Latimojong dan Sungai Cerekang. Menurutnya, ruas jalan tersebut sudah bertahun-tahun belum mendapatkan perhatian pemerintah kota.

Ia menyebut, kondisi jalan dua jalur tersebut justru dikerjakan secara mandiri oleh pemilik toko di sepanjang kawasan. Akibatnya, pemasangan paving block tidak seragam karena ketinggiannya berbeda-beda.

“Jalan ini sudah bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah kota. Karena jalan dua jalur di dalam itu dikerjakan oleh pemilik toko, ada yang memasang paving block tinggi, ada yang rendah,” ujar Sangkala.

Ia meminta pemerintah kota memberi perhatian terhadap kawasan tersebut, terlebih lokasinya berada di tengah Kota Makassar. Sangkala juga menyinggung persoalan tumpukan sampah dan gerobak sampah di ruas jalan dekat Sungai Ceritang yang dinilai mengganggu kelancaran akses.

Menurutnya, kawasan tersebut berpotensi dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor parkir.

Sangkala kemudian menyoroti kondisi Rumah Sakit Daya. Ia mengungkapkan adanya sejumlah peralatan medis bernilai miliaran rupiah yang disebut belum dapat difungsikan karena keterbatasan fasilitas atau ruang penunjang.

“Kalau tidak salah, ada alat urologi untuk terapi. Nilainya cukup mahal, miliaran rupiah, tetapi tidak difungsikan karena alokasi tempatnya tidak ada,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi pelayanan di Rumah Sakit Daya, termasuk persoalan tenaga dokter spesialis. Menurut informasi yang diterimanya, sejumlah dokter spesialis memilih berpindah ke rumah sakit lain karena persoalan jasa atau honorarium.

Sangkala mengusulkan agar regulasi daerah yang mengatur jasa dokter dievaluasi sehingga Rumah Sakit Daya mampu bersaing dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan rumah sakit lainnya.

Persoalan lain yang disorot adalah pengerukan drainase di Jalan Paccerakkang. Sangkala menilai pengerjaan drainase yang hanya dilakukan di bagian tengah ruas tidak akan menyelesaikan persoalan banjir apabila tidak terhubung dari hulu hingga hilir.

“Saya menganggap itu pemborosan anggaran. Kalau drainase dikeruk, mestinya mulai dari hulu sampai hilir. Kalau hanya dikeruk di pertengahan, air tetap tidak akan jalan dan bisa mengundang banjir,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah kota terhadap sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan dan dinilai membahayakan masyarakat ketika terjadi banjir. Sangkala meminta Dinas Pekerjaan Umum menindaklanjuti persoalan tersebut.

Terakhir, Sangkala mengangkat persoalan data desil dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mengatakan masih terdapat kebingungan di tengah masyarakat mengenai tingkatan desil dan penerima bantuan.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang lebih jelas mengenai sistem tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penentuan penerima bantuan.

“Yang menjadi persoalan, urutan desil satu sampai empat itulah yang harusnya mendapat bantuan,” tukasnya.

Berita Terkait

Sidak THM di Makassar, RTQ Temukan Pelanggaran Perizinan
DPRD Makassar Dorong OPD Jadikan Pelestarian Budaya Program Prioritas
PAN Makassar Siapkan Strategi Rebut Kursi Pimpinan DPRD
DPRD Makassar Godok Ranperda HIV, Perkuat Pencegahan dan Perlindungan Pasien
Legislator PDIP, Andi Tenri Uji Pertanyakan Nasib 6.000 PPPK Paruh Waktu
DPRD Makassar Minta Pengelolaan Lingkungan Beri Dampak Nyata ke Warga
Pelayanan Lebih Efisiensi, Tri Sulkarnain Dorong Percepatan Pemekaran Biringkanaya
Rekomendasi Penutupan Permanen RSIA Paramount Masih Berproses di DPRD

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 22:46 WIB

Sidak THM di Makassar, RTQ Temukan Pelanggaran Perizinan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:13 WIB

DPRD Makassar Dorong OPD Jadikan Pelestarian Budaya Program Prioritas

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:36 WIB

PAN Makassar Siapkan Strategi Rebut Kursi Pimpinan DPRD

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:39 WIB

DPRD Makassar Godok Ranperda HIV, Perkuat Pencegahan dan Perlindungan Pasien

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Legislator PDIP, Andi Tenri Uji Pertanyakan Nasib 6.000 PPPK Paruh Waktu

Berita Terbaru

Info Makassar

Appi Nahkodai PSSI Sulsel, Siapkan Pembenahan Sepak Bola

Selasa, 27 Okt 2026 - 15:00 WIB

Info Makassar

Appi Tinjau Penimbunan Stadion Untia, Konstruksi Awal 2027

Senin, 26 Okt 2026 - 11:35 WIB