DPRD Makassar Soroti Serapan Anggaran Rendah, Minta OPD Percepat Program yang Menyentuh Masyarakat

MAKASSARTIME.COM– Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi C. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) triwulan II, rata-rata serapan anggaran hingga akhir Juni 2026 masih berada disekitar 30 persen.

Padahal, menurut Aswar, secara ideal realisasi anggaran pada semester pertama seharusnya telah mencapai sekitar 50 persen.

“Kami telah melakukan monitoring dan evaluasi triwulan kedua yang membahas serapan anggaran dinas-dinas. Idealnya, serapan anggaran dari Januari hingga Juni sudah mencapai 50 persen. Namun, rata-rata yang kami lihat saat ini masih sekitar 30 persen,” kata Ketua Komisi C DPRD Makassar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aswar Rasmin, usai rapat monitoring dan evaluasi di Kantor Sementara DPRD Jalan Hertasning Makassar. Jumat 3/7/2026

Dengan kondisi tersebut, Komisi C meminta Pemerintah Kota Makassar, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), segera mengambil langkah percepatan pelaksanaan program di setiap perangkat daerah.

Menurut Aswar, keterlambatan realisasi anggaran berpotensi menghambat pelayanan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Ia mengingatkan agar pengalaman tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang.

“Karena kalau serapan anggaran terlambat, tentu masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai nanti di akhir tahun semua dikerjakan secara terburu-buru. Memang masih ada waktu enam bulan, tetapi berkaca dari pengalaman sebelumnya, jangan sampai SiLPA kembali mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun,” ujarnya.

Ia menegaskan, masih tersedianya waktu pada semester kedua harus dimanfaatkan seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Mumpung masih ada waktu, kami mengingatkan agar kinerja dan serapan anggaran di dinas-dinas dimaksimalkan, terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta pembangunan fisik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.

Aswar mengungkapkan, sejumlah faktor diduga menjadi penyebab lambatnya serapan anggaran, mulai dari persoalan administrasi hingga mekanisme pengelolaan keuangan.

“Kendalanya antara lain sistem administrasi, persoalan keuangan, atau mungkin belum adanya instruksi yang kuat untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran. Bisa juga karena alur kas yang masih diatur. Namun, secara umum kami mengingatkan agar anggaran yang sudah dialokasikan segera direalisasikan,” katanya.

Ia menekankan bahwa seluruh program yang telah dianggarkan harus segera dijalankan, khususnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Semua yang telah dianggarkan harus dipercepat, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti perbaikan jalan, drainase, pembangunan ruang kelas baru, kantor lurah yang belum terbangun, serta pekerjaan nonfisik yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai OPD dengan serapan anggaran terendah, Aswar menyebut belum ada satu dinas tertentu yang menonjol karena hampir seluruh mitra kerja Komisi C masih mencatat realisasi anggaran yang rendah.

“Hampir semua. Rata-rata serapan anggarannya masih rendah,” katanya.

Komisi C DPRD Kota Makassar membidangi pembangunan dengan mitra kerja antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, serta BRIDA.

Komisi C berharap seluruh perangkat daerah tersebut segera mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai sesuai rencana.