MAKASSARTIME.COM— Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta arah penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat, khususnya penguatan UMKM, pemerataan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman.
Permintaan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Andi Tenri Uji Idris, dalam pemandangan umum terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
Dalam sektor ekonomi, PDIP mendorong pemerintah kota (Pemkot) memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memberikan dukungan yang lebih konkret kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar.
Dukungan tersebut dinilai perlu diarahkan pada bantuan modal serta peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan digital.
“Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” ujar Wakil Bendahara PDIP Sulsel itu.
Selain UMKM, PDIP meminta pemerintah memastikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Fraksi tersebut juga mendorong penyediaan pelatihan vokasi serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan di Makassar.
“Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Andi Tenri Uji Idris.
Di bidang infrastruktur, PDIP meminta pembangunan dilakukan secara adil dan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu. Perhatian diarahkan hingga kawasan permukiman padat dan wilayah yang masih terisolir.
Baca Juga:
Appi Nahkodai PSSI Sulsel, Siapkan Pembenahan Sepak Bola
Lepas Kontingen ke Porprov XVIII, Appi Siapkan Bonus Bagi Atlet Berprestasi
Antisipasi Banjir, Pemkot Makassar Jajaki Teknologi Penyedot dan Penyemprot Air dari Jepang
Fraksi PDIP menyoroti kebutuhan perbaikan jalan, drainase untuk penanggulangan banjir, sanitasi, hingga akses air bersih di kawasan permukiman.
“Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan dasar warga sehingga anggaran perubahan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,”
PDIP juga mendorong adanya ruang kreatif publik yang inklusif untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif sekaligus menjadi wadah pelestarian budaya di Kota Makassar.
