Kekeringan Meluas, BPBD Makassar Distribusikan Air Bersih ke 161 Titik

MAKASSARTIME.COM— Pemerintah Kota Makassar memperluas distribusi air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), air bersih disalurkan ke 161 titik dengan sasaran 13.573 kepala keluarga atau 33.641 jiwa.

Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, mengatakan jumlah penerima tersebut merupakan data rencana distribusi per Kamis, 10 September 2026. Cakupan pelayanan masih berpotensi bertambah karena kondisi kekeringan belum berakhir.

“Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi,” kata Fadli, Kamis (10/9/2026).

Sebanyak 161 titik pelayanan tersebut tersebar di delapan kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Kecamatan Makassar.

Fadli mengatakan distribusi menyasar berbagai kawasan, mulai dari permukiman dan perumahan hingga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta kawasan padat penduduk.

“Jadi hari ini kita menyalurkan 161 titik, atau 14.451 rumah, atau 13.573 KK. Total jiwa itu 33.641 jiwa yang terdata di kami untuk penyaluran per hari ini,” ujarnya.

Salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar berada di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, yang berdasarkan data rencana distribusi mencatat sekitar 1.000 jiwa penerima layanan.

Sejumlah titik di Kecamatan Tallo, Panakkukang, Biringkanaya, dan Tamalanrea juga membutuhkan pasokan air dalam jumlah signifikan.

Untuk memperkuat distribusi, BPBD menyiapkan tandon air di sejumlah lokasi. Hingga saat ini, sebanyak 114 tandon telah disuplai dari total 173 titik tandon yang masuk dalam rencana pelayanan.

“Jadi kita menyiapkan, hari ini sampai saat ini sudah ada 114 tandon yang kita suplai di titik-titik, dari total 173 titik yang akan kita suplai,” kata Fadli.

Menurut dia, tandon menjadi bagian penting dalam sistem distribusi karena dapat menampung air yang dikirim menggunakan armada tangki sebelum disalurkan kepada masyarakat di sekitar titik pelayanan.

BPBD juga memetakan kebutuhan pendukung di setiap lokasi. Sejumlah titik membutuhkan mesin dan selang panjang, sedangkan lokasi lainnya masih membutuhkan tambahan tandon.

“Pada prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, data titik distribusi ini terus diperbarui berdasarkan laporan asesmen dari para anggota,” tegasnya.

Fadli mengatakan jumlah titik distribusi masih dapat bertambah seiring dengan hasil asesmen di lapangan.

“Jumlah titik ini bisa jadi bertambah karena seiring dengan kekeringan yang cukup panjang ini sampai saat ini masih terus berlanjut,” ujarnya.

Pelaporan Melalui RT dan RW

Untuk mempercepat penanganan, BPBD juga menyederhanakan mekanisme pelaporan warga yang membutuhkan air bersih.

Fadli mengimbau masyarakat tidak perlu melapor secara individual. Warga dapat menyampaikan kebutuhan air melalui ketua RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di wilayah masing-masing.

“Setiap warga yang bisa melaporkan tentang ini yaitu boleh RT, RW, atau Kaltana. Kami menganggap bahwa itu bisa menjadi lebih sederhana,” katanya.

Menurut Fadli, pelaporan secara kolektif akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi dan memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih terukur.

Laporan dapat diteruskan melalui sejumlah kanal pelayanan pemerintah, termasuk layanan darurat 112, aplikasi Lontara Plus, dan hotline BPBD Makassar di nomor 08155112112. Warga juga dapat mengisi formulir permohonan distribusi air bersih yang disediakan BPBD.

“Artinya, kalau setiap warga yang langsung, bisa jadi menjadi tidak terkondisi. Jadi kami berharap warga yang di wilayahnya ada, bisa melapor ke RT-nya, RW-nya, atau Kaltana setempat, sehingga nanti mereka yang melapor ke kami,” ujar Fadli.

Penanganan Melibatkan Banyak Pihak

Fadli menegaskan penanganan kekeringan di Makassar dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Kota Makassar. BPBD tidak dapat bekerja sendiri karena distribusi air membutuhkan dukungan lintas sektor.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, relawan, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.

Dukungan juga datang dari sejumlah perusahaan melalui penyediaan armada truk dan tenaga untuk memperkuat operasi distribusi air bersih.

“Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, karena ini persoalan kita, persoalan Kota Makassar,” tegas Fadli.

BPBD secara berkala mengevaluasi titik distribusi, kapasitas armada, ketersediaan sumber air, tandon, selang, mesin, dan peralatan pendukung lainnya.

Pemkot Siapkan Sumur Bor

Selain distribusi air bersih sebagai langkah darurat, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan air menggunakan armada tangki.

Fadli mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan pembangunan sumur bor dalam di sejumlah wilayah yang membutuhkan.

Sumur bor tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan sumber air sekaligus mendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah terdampak kekeringan.

“Pak Wali juga mengakomodir itu dengan untuk jangka panjangnya memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam,” ujar Fadli.

Menurut dia, pembangunan sumber air permanen akan membantu sejumlah kawasan menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan air.

“Pada saat tersuplai SPAM-SPAM di daerah-daerah yang titik ini, mereka bisa mandiri. Jadi air bisa terproduksi oleh mereka sendiri tanpa masalah,” katanya.

Fadli mengatakan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama status tanggap darurat kekeringan berlangsung. Titik pelayanan akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan Wali Kota Munafri Arifuddin juga meminta penanganan kekeringan dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Pak Wali selalu katakan bahwa kita harus respons cepat dalam setiap bencana kekeringan,” tuturnya.

“Artinya, untuk penanganan kekeringan ini BPBD garda terdepan bersama semua stakeholder dengan status darurat kekeringan Makassar, kita harus mengawal ini sampai kekeringan berakhir,” sambungnya.

Fadli menegaskan distribusi air bersih bukan sekadar bantuan darurat, tetapi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kekeringan.

“161 titik hari ini bukan sekadar angka. Di balik setiap titik terdapat keluarga, warga, dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” kata Fadli.

Dengan menggabungkan distribusi air bersih dan pembangunan sumber air baru, Pemkot Makassar berharap penanganan kekeringan tidak hanya bersifat sementara.

“Masalah kekeringan ini bisa kita atasi, mungkin tahun-tahun selanjutnya sudah bisa kita atasi sendiri,” pungkasnya. (*)