Kepala Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Wisuda Perwira Transportasi dan Penyerahan Sertifikat Tanah

MAKASSARTIME.COM — Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., menghadiri Upacara Wisuda Perwira Transportasi, Pelepasan dan Penutupan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelaut yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Kampus Terpadu Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Jalan Salodong, Kota Makassar. Senin (3/8/2026)

Dalam kegiatan itu, Asisten I Pemerintah Kota Makassar hadir mewakili Wali Kota Makassar.

Upacara tersebut menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautan. Kegiatan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sri Sulsilawati mengatakan Pemerintah Kota Makassar terus mendukung kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Makassar tentu memberikan dukungan terhadap kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang transportasi dan kepelautan. Di sisi lain, penyerahan sertifikat tanah juga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Sri.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai institusi diperlukan untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

“Kami berharap sinergi seperti ini terus diperkuat sehingga pelayanan pemerintah, termasuk di bidang pertanahan, dapat semakin memberikan manfaat dan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Kehadiran Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor transportasi dan kepelautan serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.

Penyerahan sertifikat tanah menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut karena memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di Kota Makassar.