MAKASSARTIME.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Makassar yang mencapai 7,04 persen pada Triwulan II 2026. Capaian tersebut dinilai melampaui target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD 2026 sebesar 6,43 persen.
Apresiasi tersebut disampaikan Fraksi PKS dalam Pemandangan Umum Fraksi atas Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
“Apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026,” kata Hartono saat membacakan pandangan Fraksi PKS.
Hartono mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Makassar tumbuh 6,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan I 2026.
Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026.
“Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Kota Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026,” tuturnya.
“Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026,” sambung Hartono.
Secara kumulatif, ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 tumbuh 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43 persen.
Selain itu, Makassar disebut memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sulawesi.
“Sehingga kami Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri atas kinerja, khususnya penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan. Pertumbuhan ekonomi Makassar alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026,” jelas Hartono.
PKS Beri Sejumlah Catatan
Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKS meminta pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Fraksi PKS mendorong pemerintah kota memperkuat lima agenda, yakni meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, mengendalikan belanja operasi sekaligus melindungi belanja produktif, serta memprioritaskan pelayanan dasar dan penyelesaian persoalan perkotaan.
Selain itu, pemerintah diminta memperluas kesempatan kerja dan perlindungan terhadap kelompok rentan serta memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” kata Hartono.
Belanja Modal Turun
Fraksi PKS juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai faktor penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi, serta strategi pemerintah meningkatkan penerimaan hingga akhir tahun anggaran.
Dari sisi belanja, Fraksi PKS menyoroti kenaikan belanja operasi sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun.
Pada saat yang sama, belanja modal mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.
Hartono mengatakan perubahan komposisi belanja tersebut perlu dijelaskan karena kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.
Aspirasi mengenai drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, hingga air bersih masih disampaikan masyarakat, termasuk melalui kegiatan reses anggota DPRD di wilayah Bangkala.
“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ranperda APBD Perubahan Masuk Pembahasan Pansus
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh sembilan fraksi DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Pembahasan selanjutnya akan diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. (*)
