Buka Muscab HNSI, Munafri Minta Ekonomi Nelayan Dibenahi dari Hulu ke Hilir

MAKASSARTIME.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berkomitmen memperkuat dukungan pemerintah terhadap masyarakat pesisir dan nelayan melalui pembenahan ekonomi dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang disiapkan ialah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendampingan nelayan pada tahun mendatang.

Komitmen itu disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Senin (7/9/2026).

Munafri mengatakan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan fisik, seperti kapal dan alat tangkap. Pemerintah, kata dia, harus memastikan nelayan mendapat pendampingan hingga mampu memperoleh akses pasar yang adil.

Menurut Munafri, kondisi tersebut penting karena hasil laut yang menjadi sumber pemenuhan gizi masyarakat selama ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Harusnya, kalau kita mau bicara tentang distribusi gizi untuk masyarakat, struktur kesejahteraan nelayannya yang harus dibentuk dulu. Kasihan nelayan kalau terus-menerus diajak masuk ke dalam sistem pasar yang sangat tidak menguntungkan,” kata Munafri.

Ia menilai masyarakat nelayan seharusnya memiliki struktur kesejahteraan yang lebih baik karena hasil kerja mereka menjadi salah satu sumber pangan dan gizi masyarakat.

“Masyarakat nelayan ini harusnya menjadi masyarakat yang punya struktur kesejahteraan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena dari tangan-tangan para nelayan inilah kita akan berharap begitu besar terhadap pembangunan sumber daya manusia yang akan datang,” ujarnya.

Karena itu, Munafri menegaskan perhatian pemerintah terhadap nelayan harus diwujudkan melalui kebijakan yang berkelanjutan. Bantuan kapal maupun alat tangkap tidak boleh berhenti sebagai program yang bersifat seremonial.

Pemerintah, kata dia, perlu mendampingi nelayan dalam seluruh rantai tata kelola usaha, termasuk memastikan hasil tangkapan dapat masuk ke pasar dengan harga yang tidak merugikan nelayan.

Munafri juga menyatakan akan mendorong Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar meningkatkan alokasi anggaran untuk pendampingan masyarakat nelayan pada tahun mendatang.

“Fungsi pemerintah harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan. Nah, inilah yang harus kita dukung melalui anggaran pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” katanya.

Selain dukungan anggaran, Munafri meminta HNSI memperkuat perannya dalam menyerap aspirasi dan mendampingi nelayan di lapangan. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebutuhan masyarakat pesisir.

“Ini yang kita harapkan. Kita harus bersama-sama menyusun apa yang menjadi hal yang paling penting yang harus kita berikan kepada nelayan untuk memberikan dukungan terhadap infrastruktur penangkapan ikan yang mereka inginkan. Fungsinya HNSI ada di sini bermitra dengan pemerintah, bersama-sama memikirkan ini,” ujarnya.

Munafri juga mendorong modernisasi aktivitas penangkapan ikan. Menurut dia, nelayan perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi agar aktivitas melaut menjadi lebih efektif dan efisien.

Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi navigasi dan informasi mengenai persebaran ikan. Pemerintah, kata dia, dapat berkolaborasi dengan BMKG Maritim untuk menyediakan informasi yang membantu nelayan menentukan lokasi penangkapan ikan secara lebih presisi.

Dengan dukungan tersebut, Munafri berharap nelayan tidak lagi menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari lokasi ikan, tetapi dapat langsung menuju titik yang memiliki potensi tangkapan.

“Kita ingin nelayan tidak lagi hanya mencari ikan, tetapi bisa langsung menangkap ikan di lokasi yang lebih presisi dengan dukungan teknologi,” pungkasnya. (*)