CIDES ICMI Sulsel Siap Dukung Kebijakan Pemkot Makassar Berbasis Data

MAKASSARTIME.COM— Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan menawarkan dukungan riset dan kajian berbasis data kepada Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat perumusan sekaligus mengukur dampak kebijakan pembangunan daerah.

Tawaran tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).

Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, termasuk kemiskinan dan ketimpangan, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

Prof. Hamid mengatakan, CIDES siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.

“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” kata Hamid.

Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya disusun berdasarkan asumsi. Data dan hasil penelitian diperlukan sejak tahap perumusan hingga evaluasi untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap masyarakat.

“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kaji Kemiskinan dan Ketimpangan

Hamid mengatakan, isu pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kemiskinan dan ketimpangan. CIDES akan mendorong kajian yang lebih mendalam hingga tingkat rumah tangga dan wilayah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menunjukkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.

Kajian tersebut, lanjut Hamid, diperlukan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dirancang lebih spesifik dan tepat sasaran.

CIDES juga akan melihat faktor penyebab kemiskinan pada tingkat mikro, seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, maupun faktor lainnya.

“Itu yang harus diketahui supaya kebijakan yang dibuat benar-benar tepat,” jelasnya.

Selain itu, evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial juga dinilai penting. Pemerintah perlu mengetahui apakah program yang telah dijalankan benar-benar mengubah kondisi masyarakat atau masih menyisakan persoalan.

Ukur Dampak APBD

Isu kedua yang ditawarkan CIDES adalah mengukur dampak APBD terhadap masyarakat.

Hamid menilai keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah atau tingkat realisasi belanja.

“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, CIDES akan mendorong kajian yang dapat mengukur perubahan yang dihasilkan dari belanja pemerintah.

“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” katanya.

Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja

Isu ketiga berkaitan dengan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Kota Makassar.

Hamid melihat masih terdapat potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

“Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” ujarnya.

Untuk itu, CIDES berencana mengkaji kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan, termasuk menentukan kompetensi yang perlu diperkuat pada tingkat SMA maupun perguruan tinggi.

“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.

“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” lanjut Hamid.

Siap Mulai dalam 100 Hari

Selain tiga isu tersebut, pertemuan dengan Wali Kota Makassar juga membahas penataan kota, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.

Hamid mengatakan, berbagai program pembangunan tersebut membutuhkan dukungan data dan kajian sekaligus partisipasi masyarakat agar dapat berjalan optimal.

Menurutnya, akademisi tidak seharusnya hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan.

“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” katanya.

Ia mengatakan, CIDES memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dilibatkan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah Kota Makassar.

“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” ujarnya.

Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat menjalankan kajian dalam 100 hari pertama, termasuk penelitian dan penyusunan policy brief.

“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil,” ungkapnya.

“Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” lanjut Hamid.

CIDES juga membutuhkan akses terhadap data serta jalur koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hamid menyebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat menjadi salah satu titik koordinasi dalam proses tersebut.

“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita dukung. Kita membutuhkan jalur ke titik koordinasi, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” katanya.

Hamid berharap sinergi antara akademisi dan Pemerintah Kota Makassar dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga terukur dampaknya.

“CIDES bisa menjadi mitra strategis, khususnya dalam mendukung desain kebijakan dalam bentuk evidence-based policy,” ujarnya.

“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.

CIDES Dorong Desain Sosial

Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan Pemerintah Kota Makassar yang mengedepankan evidence-based policy.

Menurut Luhur, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas CIDES, khususnya dalam bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.

“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” kata Luhur.

Ia mengatakan, kesesuaian tersebut membuka peluang bagi CIDES dan Pemerintah Kota Makassar untuk menerjemahkan komunikasi yang telah dibangun ke dalam kegiatan yang lebih konkret.

“Saya kira akan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret, tentu disambungkan dengan OPD-OPD yang terkait dengan riset, inovasi, serta pengembangan,” ujarnya.

Luhur menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran. Menurutnya, setiap program juga membutuhkan persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.

“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.

Dekan FISIPOL Unismuh Makassar itu mengatakan, CIDES dan ICMI memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang beragam. Selain akademisi, terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Keragaman tersebut dinilai dapat memperkaya perspektif dalam melihat persoalan pembangunan, sehingga kebijakan tidak hanya disusun dari sisi akademik dan teknokrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkas Luhur.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, M.Pd., Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, serta Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan.

Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani.