Triwulan II 2026, Pendapatan Daerah Makassar Surplus Rp130 Miliar

MAKASSARTIME.COM— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat realisasi pendapatan daerah hingga triwulan II 2026 telah melampaui 49 persen dari target tahunan. Capaian tersebut juga menghasilkan surplus sekitar Rp130 miliar dibandingkan periode yang sama pada 2025, sehingga menjadi indikator positif terhadap kinerja penerimaan daerah tahun ini.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan tren penerimaan daerah sejauh ini bergerak sesuai target yang telah ditetapkan.

“Pendapatan di Bapenda itu sudah di angka 49 persen lebih. Jadi, kalau begini trennya cukup bagus, cukup positif,” kata Andi Asminullah, Jumat (7/8/2026).

Ia menjelaskan, realisasi pendapatan diperkirakan akan meningkat lebih signifikan pada triwulan IV. Hal itu karena sejumlah jenis pajak bersifat tahunan, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang jatuh tempo pada Oktober hingga akhir tahun.

“Nanti progres peningkatannya itu di bulan Oktober. PBB kan jatuh temponya di situ. Jadi alhamdulillah ini lumayan bagus. Bahkan surplus sekitar Rp130 miliar dibanding tahun lalu pada tanggal yang sama,” ujarnya.

Menurut Asminullah, penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat ini masih berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kelompok pajak tersebut mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, hingga parkir.

“Kalau yang paling mendominasi tentu masih PBJT. Karena di dalam PBJT itu sudah bergabung pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, sampai parkir,” jelasnya.

Selain menggenjot realisasi pendapatan, Bapenda juga mempercepat penagihan terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Saat ini, Bapenda telah berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk melakukan pendampingan penagihan.

“Sudah ada beberapa penunggak pajak dan sementara kami koordinasikan. Kami sudah bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk melakukan pendampingan penagihan,” katanya.

Dalam waktu dekat, tim gabungan Bapenda bersama aparat penegak hukum dijadwalkan turun langsung melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang menunggak.

“Kemungkinan bulan ini kami akan turun bersama pihak terkait untuk melakukan penagihan,” tambahnya.

Meski belum merinci total nilai tunggakan, Asminullah memastikan penagihan akan diprioritaskan kepada wajib pajak dengan tunggakan terbesar, terutama pada sektor hotel, restoran, hiburan, dan PBB.

“Yang pasti kami fokus ke pajak hotel, pajak hiburan, restoran, termasuk PBB karena tunggakannya cukup besar. Untuk angka pastinya saya belum hafal,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bapenda juga mulai menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu fokus pembenahan diarahkan pada sektor pajak reklame yang dinilai masih memiliki potensi besar meningkatkan PAD.

“Itu semua masukan dari Kemendagri tentu akan kami tampung dan kami carikan solusi bagaimana supaya bisa diterapkan di Kota Makassar,” terangnya.

Menurut Asminullah, penataan reklame tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga desain, bentuk, dan model reklame agar lebih tertata sekaligus memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.

Saat ini, konsep penataan sedang disusun oleh konsultan. Setelah rampung, Bapenda akan mengundang para pelaku usaha reklame untuk melakukan sosialisasi sekaligus membahas model penataan yang paling sesuai diterapkan di Kota Makassar.

Sebagai bagian dari penataan tersebut, Bapenda menghentikan penerbitan izin baru untuk reklame jenis bando yang melintang di jalan. Sementara reklame bando yang sudah terpasang akan dibahas bersama para pelaku usaha guna menentukan langkah penanganannya.

“Untuk reklame bando, yang baru sudah kami tahan. Tidak ada lagi yang baru. Tinggal yang memang sudah ada, itu yang sementara kami bicarakan dengan pengusaha reklame bagaimana penanganannya,” ujarnya.

Meski realisasi pajak reklame pada pertengahan tahun belum terlalu tinggi, Asminullah optimistis target penerimaan sektor tersebut dapat tercapai pada akhir 2026. Menurutnya, karakteristik pajak reklame berbeda dengan jenis pajak lainnya karena bersifat tahunan sehingga realisasi penerimaannya cenderung meningkat menjelang akhir tahun.

“Tahun lalu tercapai dan tahun ini proyeksi saya juga harus capai target. Hanya memang reklame ini sifatnya pajak tahunan, jadi progres bulanannya berbeda. Nanti di akhir tahun baru kelihatan peningkatan pendapatannya,” tutupnya.