Penantian Panjang 10 Tahun, Appi Lantik 369 Kepala Sekolah SD dan SMP Definitif

MAKASSARTIME.COM– Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik dan menyerahkan surat keputusan (SK) kepada 369 kepala sekolah definitif tingkat SD dan SMP. Pelantikan tersebut mengakhiri penantian pengisian jabatan kepala sekolah definitif yang berlangsung selama satu dekade atau 10 Tahun. Selasa 23/6/2026

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelantikan dan pergeseran kepala sekolah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah kota, termasuk kawasan kepulauan.

Menurut Munafri, momentum pelantikan tersebut menjadi penting karena merupakan pelantikan dan pergeseran kepala sekolah pertama setelah sekitar satu dekade.

“Dunia pendidikan harus ditata dengan sangat baik karena ini adalah pondasi bangsa. Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang adil dan merata. Ini juga merupakan amanah Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Munafri kepada wartawan, Selasa.

Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan sumber daya manusia di Kota Makassar. Karena itu, seluruh proses penataan kepala sekolah dilakukan secara cermat agar mampu menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas di setiap satuan pendidikan.

Munafri menjelaskan, waktu pelantikan yang bertepatan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta proses penandatanganan ijazah memang telah dipertimbangkan sejak awal. Namun, proses tersebut harus melalui tahapan sinkronisasi dan verifikasi data yang cukup panjang.

“Kalau bisa lebih awal tentu kami lakukan lebih awal. Namun, kami harus mengikuti seluruh aturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, ada juga proses validasi data yang harus dipastikan benar sehingga seluruh tahapan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan dan validitas data menjadi faktor penting dalam proses seleksi dan penempatan kepala sekolah. Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Dinas Pendidikan diminta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami ingin memastikan proses ini berjalan baik. Jika ada persyaratan baru atau perubahan aturan, harus segera disosialisasikan agar tidak ada yang terlewat dalam proses seleksi,” katanya.

Terkait tugas awal para kepala sekolah yang baru dilantik, Munafri menekankan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan tenaga pengajar.

“Yang paling utama adalah memastikan sarana dan prasarana sekolah memadai. Kedua, memastikan ketersediaan guru. Jangan sampai kepala sekolah sudah ada, tetapi jumlah guru yang mengajar masih sangat terbatas. Semua kondisi itu harus dilaporkan,” tegasnya.

Untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal, Munafri berencana menggelar pertemuan rutin dengan para kepala sekolah setiap bulan guna melakukan monitoring dan evaluasi.

“Saya meminta agar kepala sekolah dapat bertemu secara rutin setiap bulan untuk melakukan review, monitoring, dan evaluasi. Dengan begitu, kita bisa memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Munafri juga memberikan perhatian khusus terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan. Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan dukungan transportasi dan insentif tambahan bagi tenaga pendidik yang bertugas di pulau.

“Untuk wilayah kepulauan, kami akan menyiapkan sarana transportasi pendukung selain Pete-pete Laut. Selain itu, akan ada tunjangan khusus yang berbeda dengan wilayah daratan karena tingkat aksesibilitasnya tidak sama,” kata Munafri.

Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat kualitas pendidikan di Makassar serta memastikan seluruh siswa, baik di wilayah perkotaan maupun kepulauan, memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkualitas