MAKASSARTIME.COM– Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., didampingi Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah, Muh. Izhar Kurniawan, S.H., M.H., menghadiri rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Sementara DPRD Kota Makassar.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, serta kepala perangkat daerah terkait sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Dinas Pertanahan Kota Makassar merupakan bentuk dukungan terhadap proses pembahasan pertanggungjawaban keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanahan. Melalui forum ini, Pemerintah Kota Makassar dan DPRD terus memperkuat koordinasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Dinas Pertanahan Kota Makassar berkomitmen melaksanakan setiap program dan kegiatan secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pembahasan bersama TPAD dan Banggar DPRD ini, kami berharap terbangun sinergi yang semakin kuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sri Sulsilawati. Selasa 21/7/2026
Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mengawal pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
