Imam Fauzan Jadi Sekjen PPP, Terima Langsung SK dari Kementerian Hukum

- Pewarta

Kamis, 2 Oktober 2025 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

makassartime.com/– Ketua PPP Sulsel Imam Fauzan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030. Penunjukan dilakukan langsung Ketua Umum (Ketum) PPP, Muhamad Mardiono.

Langkah ini sekaligus menegaskan kepemimpinan Mardiono pasca-Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, membenarkan keputusan tersebut. SK kepengurusan disahkan setelah Mardiono mendaftarkan struktur pengurus hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Senin (30/9/2025).

Menurut Amir, proses ini menegaskan legalitas kepengurusan baru di bawah komando Mardiono.

“Sekjen DPP PPP (Imam Fauzan telah) menerima SK Menteri Hukum tentang kepengurusan DPP PPP,” kata Amir Uskara, Kamis (2/10/2025).

Sementara Menteri Hukum Andi Atgas, membenarkan telah menandatangani SK kepengurusan DPP PPP di bawah komando Muhamad Mardiono

Penandatanganan itu dilakukan setelah PPP mengirimkan surat pendaftaran SK kepengurusan ke Kemenkumham pada Senin (30/9/2025) lalu.

“Nah, khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono,” ujar Supratman.

Menurutnya, setelah pendaftaran, kubu Mardiono langsung mengakses sistem administrasi badan hukum untuk dilakukan pengecekan.

Berdasarkan penelitian AD/ART partai, struktur kepengurusan mengacu pada hasil Muktamar ke-IX di Makassar dan tidak berubah.

“Maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” katanya.

Meski demikian, Supratman mengaku belum mengetahui secara detail apakah berkas SK sudah diambil oleh kubu Mardiono.

“Yang jelas, saya sudah menandatangani kepengurusan itu,” tuturnya.

Kepengurusan ini muncul di tengah dualisme kepemimpinan PPP pasca-Muktamar X, yang digelar pada Sabtu, 27 September 2025, di Ancol, Jakarta.

Dalam muktamar tersebut, dua kubu mengklaim aklamasi Ketua Umum, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Kericuhan sempat mewarnai proses muktamar, termasuk aksi saling dorong, adu mulut, hingga lempar kursi.

Meski demikian, kedua kubu kini saling mengirim surat permohonan pendaftaran SK kepengurusan PPP ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.(*)

Berita Terkait

Lontara+ dan SALAMA Jadi Inovasi Pemkot Makassar dalam Penilaian IGA Kemendagri 2026
Investasi Makassar Tumbuh 22,07 Persen, DPMPTSP Bidik Rp6 Triliun
Festival Bulan Budaya Makassar jadi Ruang Ekspresi Seniman Lokal
Sambut HUT ke-419 Makassar, Pemkot Targetkan Bedah 419 Rumah Warga
Festival Bulan Budaya Resmi Buka Rangkaian HUT ke-419 Kota Makassar
Ecoenzyme dan Jalan Baru Mitigasi Krisis Ekologis Kota Makassar
Kota Makassar Sukses Jadi Tuan Rumah KMI 2026
Respons Aspirasi Warga, Pemkot Makassar Benahi Jalan dan Drainase Pongtiku

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 19:35 WIB

Lontara+ dan SALAMA Jadi Inovasi Pemkot Makassar dalam Penilaian IGA Kemendagri 2026

Selasa, 3 November 2026 - 13:59 WIB

Investasi Makassar Tumbuh 22,07 Persen, DPMPTSP Bidik Rp6 Triliun

Selasa, 3 November 2026 - 10:48 WIB

Festival Bulan Budaya Makassar jadi Ruang Ekspresi Seniman Lokal

Senin, 2 November 2026 - 20:45 WIB

Sambut HUT ke-419 Makassar, Pemkot Targetkan Bedah 419 Rumah Warga

Minggu, 1 November 2026 - 07:17 WIB

Festival Bulan Budaya Resmi Buka Rangkaian HUT ke-419 Kota Makassar

Berita Terbaru

Info Makassar

Investasi Makassar Tumbuh 22,07 Persen, DPMPTSP Bidik Rp6 Triliun

Selasa, 3 Nov 2026 - 13:59 WIB

Info Makassar

Festival Bulan Budaya Makassar jadi Ruang Ekspresi Seniman Lokal

Selasa, 3 Nov 2026 - 10:48 WIB

Info Makassar

Sambut HUT ke-419 Makassar, Pemkot Targetkan Bedah 419 Rumah Warga

Senin, 2 Nov 2026 - 20:45 WIB